BLORA(TERASMEDIA.ID)– Perjuangan panjang Kabupaten Blora untuk mendapatkan porsi dana bagi hasil (DBH) Migas dari Blok Cepu, akhirnya membuahkan hasil.
Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan, bahwa pada tahun anggaran 2023 nanti Blora dapat DBH Migas sebesar Rp 160 miliar.
Suatu peningkatan yang signifikan pasca pengesahan revisi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) di tahun 2022 ini.
“Jika tahun 2022 ini DBH Migas yang diperoleh Blora hanya Rp 7 miliar, maka di tahun 2023 nanti, Blora akan dapat DBH Migas Rp 160 miliar karena adanya revisi UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah,” papar Bupati Blora Arief Rohman, Senin (03/10/2022).
Menurut Arief Rohman, DBH Migas sebanyak Rp 160 miliar itu, akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten Blora tahun depan.
“Insya Allah akan kami gunakan untuk meneruskan pembangunan jalan. Karena saat ini masih banyak jalan kabupaten yang kondisinya rusak. Jika tahun 2022 ini kami bangun jalan dengan dana pinjaman, semoga tahun depan bisa kaki lanjutkan pembangunannya dengan anggaran dari DBH Migas,” terangnya.
Pihaknya mengaku bersyukur dan berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung upaya revisi UU HKPD sehingga Blora bisa masuk sebagai daerah penerima DBH Migas Blok Cepu.
“Terimakasih Pak Presiden, Bu Menteri Keuangan, Pak Menteri ESDM, Pimpinan DPR dan anggota DPR RI bersama seluruh jajaran. Beberapa kali kami gelar diskusi, termasuk silaturahmi ke Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM untuk mengajukan usulan perhitungan DBH Migas. Seperti Maret 2022 lalu, kami bertemu Dirjen Perimbangan Keuangan di Kudus, dan Rabu kemarin kami baru saja ke Dirjen Migas Kementerian ESDM. Alhamdulillah hasilnya baik,” beber Arief Rohman.
Arief Rohman mengaku, akan terus mengupayakan agar ke depan DBH Migas bagi Kabupaten Blora terus meningkat.
“Dulu prediksi kami Blora bisa dapat sekitar Rp 400 miliar. Sejumlah formula perhitungan DBH Migas pun kita susun dan kita serahkan ke Kementerian terkait. Meskipun meleset hanya dapat Rp 160 miliar, tetap kami syukuri. Semoga kedepan dapat kita upayakan lagi agar lebih meningkat untuk mendukung pembangunan daerah,” pungkasnya.(MGN-11)
