SUKOHARJO(TERASMEDIA.ID)– Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menggelar acara “Grand Launching Mal Pelayanan Publik (MPP) Sevaka Bhakti Wijaya”, Kamis (25/08/2022).
Grand Launching dilakukan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) Diah Natalisa didampingi Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.
Grand Launching juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, Wakil Bupati Agus Santosa dan pejabat Forkopimda.
Dalam sambutannya, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani menyampaikan bahwa hadirnya MPP tersebut merupakan bagian dari mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui percepatan reformasi birokrasi.
Kehadiran MPP ini, untuk meberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Hal itu dalam upaya mendapatkan daya saing global dengan memberikan kemudahan berusaha di Kabupaten Sukoharjo.
“Sebanyak 33 instansi terlah bergabung di MPP Sukoharjo dengan 138 jenis layanan. Dan salah satu keunggulan MPP Sukoharjo adalah digitalisasi sistem pelayanan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Online yang sudah terintegrasi,” kata Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.
Disisi lain, terkait kualitas pelayanan publik di Sukoharjo, lanjut Bupati, Indeks Kepuasan Masyarakat Sukoharjo tahun 2021 mencapai 80,55 dengan kategori baik. Selain itu, hasil evaluasi kiberja Pelayanan Publik tahun 2021 mencapai 3,62 dengan kategori baik.
“Saya berharap hadirnya MPP ini menjadikan pelayanan publik semakin mudah dan efisien karena semua layanan dalam satu lokasi,” ujarnya.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyatakan, di era saat ini kemudahan pelayanan sudah menjadi keharusan bisa disediakan oleh pemerintah. Khususnya terkait pelayanan dalam hal pembayaran pajak harus benar-benar mudah.
“Mal Pelayanan Publik ini menjadi bagus dan mudah-mudahan layanan juga sebagus gedungnya,” ucap Ganjar.
Ganjar juga berpesan agar pelayanan yang diberikan di MPP Sukoharjo benar-benar baik dan tidak ada duit dan duit karena perizinan adalah salah satu yang rawan korupsi.
Untuk itu, dengan adanya MPP diharakan akan terjadi perubahan-perubahan paradigma terkait layanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Deputi Pelayanan Publik, Diah Natalisa menyampaikan bawah MPP Sukoharjo merupakan MPP ke-65 di Indonesia yang diresmikan dan jumlahnya terus naik karena banyak daerah yang dalam proses pembangunan.
Menurutnya, tujuan pendirian MPP adalam mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya tersebut, SDM yang terlibat didalamnya harus benar-benar disiapkan sehingga pelayanan dapat berjalan optimal karena didalam MPP adalah pelayanan bersama.
Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kemudahan berusaha karena MPP dapat merangkul UMKM dengan produk-produknya dan diharapkan koloborasi tersebut dapat berlangsung secara jangka panjang.
Diah juga berpesan agar MPP meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi karena ke depan akan dilakukan digitalisasi MPP. Hal itu perlu dipahami bersama sehingga masyarakat bisa diedukasi tentang teknologi informasi.
“Ke depan akan ada integrasi layanan karena akan menggunakan satu data bersama sehingga masyarakat tidak lagi berkali-kali dimintai berbagai persyaratan tapi cukup menggunakan sistem yang ada,” ujarnya.(HN)
