KENDAL(TERASMEDIA.ID)– Badan Pengawas Pemilihan Umum(Bawaslu) Kabupaten Kendal, menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam Rangka Netralitas TNI/ Polri dan ASN pada Pemilukada Serentak Tahun 2024 di Pendopo Tumenggung Bahurekso Setda Kendal, Jumat(27/09/2024).
Acara ini dihadiri Ketua Bawaslu Kendal, Hevy Indah Oktaria, Sekda Kendal, Sugiono, Forkopimda, para Koramil, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah(OPD), para ASN di lingkungan Setda Kendal, Camat, Korwilcam, utusan dari Puskesmas, BUMN dan BUMD.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kendal, Hevy Indah Oktaria, mengatakan, bahwa Bawaslu Kendal mengadakan acara ini, dalam rangka upaya sosialisasi pengawasan partisipatif dan upaya pencegahan kepada seluruh pihak agar tidak terjadi pelanggaran dalam proses pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024, khususnya untuk netralitas TNI/Polri dan ASN.
“Kami paham bahwa Bapak/ Ibu sekalian mempunyai hak pilih dalam proses pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024 ini. Tetapi, Bapak- Ibu perlu diketahui posisi panjenengan sebagai TNI/ Polri dan ASN, tentunya secara profesional dituntut netralitasnya dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2024 ini,”kata Hevy Indah Oktaria.
Hevy mengatakan, bahwa pihak TNI/ Polri dan ASN harus bisa netral yakni tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon atau Paslon.
Hevy juga menyampaikan bahwa, TNI/ Polri tidak mempunyai hak pilih, sedangkan ASN mempunyai hak pilih pada Pemilukada tahun 2024 ini. Maka dari itu, dalam proses seluruh administrasi, semua ASN harus bisa memahami hak dan kewajibannya dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di Kabupaten Kendal ini.
“Kami berharap, proses pemilihan, pelaksanaan, penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal, dapat berjalan dengan aman, tentram, lancar dan tentunya tidak ada pelanggaran yang membuat chaos,”harap Hevy.
Hevy mengungkapkan, bahwa secara institusi pihaknya akan selalu mengingatkan kepada semua yang terkait dalam proses tahapan Pemilukada ini, dan akan mengutamakan proses pencegahan terlebih dahulu.
“Kami akan buka komunikasi selebar lebarnya terkait dengan aduan dan konsultasi berkaitan dengan administrasi pemerintahan terutama bagi ASN,”ucapnya.
Sementara itu, Sekda Kendal, Sugiono menyampaikan, bahwa pentingnya netralitas dalam demokrasi. Pilkada bukan hanya menentukan kepala daerah, tetapi juga untuk menentukan masa depan publik di setiap wilayah.
“Jadi kita tidak saja semata- mata memilih kepala daerah saja, tapi juga akan menentukan kebijakan lima tahun ke depan,”kata Sugiono.
Menurut Sugiono, netralitas TNI/ Polri dan ASN, adalah syarat penting dalam menjaga integritas proses demokrasi. Yang pertama adalah menjaga integritas pemilih sendiri, dan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap hasil legitimasi pemerintahan terpilih.
“Jangan sampai nanti ASN, TNI dan Polri, mempengaruhi hasil pemilihan kepala daerah yang telah sah menjadi tidak sah atau legitimasi lagi,”ujar Sugiono.
Kedua, lanjut Sugiono, tanpa netralitas, penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan politik, dapat merusak profesionalitas dan independensi.
“Kalau kita tidak profesional dan independen, sangat- sangat berbahaya. Contohnya, Kepala Puskesmas, memihak kepada salah satu calon A, kemudian ada pasien yang berpihak dengan calon B, berobat di Puskesmas dibiarkan saja, terus nantinya seperti apa, ini salah satu contoh kecil. Semoga hal ini tidak terjadi,”ungkap Sugiono.
Untuk menghindari seperti itu, maka Sugiono meminta kepada seluruh ASN khususnya, dalam hal ini harus bisa netral. Selain itu, jika ASN terlibat dalam politik praktis, akan ada erosi, degradasi kepercayaan publik kepada institusi pemerintah.
“Tolong ASN bisa menjaga hal itu. Jangan sampai memihak kepada salah satu calon, karena kepercayaan publik kepada pemerintah bisa turun. Kenapa ASN harus netral, karena untuk meminimaliisir potensi kecenderungan otoriterisme, netralitas dan mencegah pemusatan kekuasaan ke salah satu kelompok politik,”ungkapnya.(Dul)
