JAKARTA, TERASMEDIA.ID– Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespons sikap Ketua Umum(Ketum) PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang meminta kadernya tak ikut retret kepala daerah di Magelang 21- 28 Februari 2025.
Tito Karnavian mengatakan, undangan yang disampaikan kepada kepala daerah mengikuti retret, sejatinya untuk kepala daerah bukan partai.
Menurut Tito Karnavian, setelah kepala daerah dipilih oleh rakyat, maka pertanggungjawaban diberikan kepada rakyat. Sementara partai menjadi pengantar atau kursi bagi seseorang untuk memimpin kepala daerah.
Sumber dari Republika.co.id, menyebutkan, sebelumnya, Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati telah mengeluarkan surat instruksi agar kader PDIP yang menjadi kepala daerah menunda keberangkatan untuk retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Instruksi itu dibuat sebagai reaksi atas penahanan yang dilakukan KPK terhadap Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto.
“Yang kami undang bukan posisi partainya, namun posisi kepala daerah,”kata Tito Karnavian kepada sejumlah wartawan di Magelang, Sabtu (22/02/2025).
Analisis komunikasi politik Hendri Satrio(Hensa) menilai PDI-Perjuangan perlu memberikan penjelasan lebih rinci terkait maksud dan tujuan dari surat instruksi tersebut.
Karena, para kader PDI-Perjuangan yang telah dilantik menjadi kepala daerah itu telah menjadi pejabat publik yang dipilih oleh rakyat.
“Kalau ada surat dari partai yang melarang mereka hadir di acara negara, PDI- Perjuangan harus menjelaskan lebih lanjut,” ujarnya.
Hensa menyampaikan, adanya instruksi itu akan menimbulkan sejumlah dampak bagi situasi negara serta politik saat ini.
Pertama, kepala daerah kader PDIP akan menjadi tidak tegak lurus dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Kedua, para kepala daerah PDIP berpotensi pindah partai mengatasnamakan rakyat.
Menurut Hensa, para kepala daerah itu kemungkinan juga akan merasa bahwa mereka bisa menjadi kepala daerah karena dipilih oleh rakyat.
“PDI- Perjuangan apakah sudah menghitung kemungkinan kalau kepala daerah yang diusung oleh mereka berpotensi keluar demi memperjuangkan rakyat yang memilih mereka? Itu yang patut jadi sorotan,” ungkap Hensa.
Hensa menilai, PDI-Perjuangan harus berhati-hati dalam menyikapi situasi politik saat ini. Agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.
“Jangan sampai disalahartikan oleh rakyat bahwa PDI- Perjuangan sedang melakukan perlawanan terhadap negara atau tidak mengikuti arahan kepala negara,” ungkap Hensa.
Hensa menyampaikan, pentingnya membedakan peran kepala daerah sebagai pejabat publik dengan status mereka sebagai kader partai.
“Mereka diundang sebagai kepala daerah yang dipilih rakyat, bukan sebagai kader partai. PDI harus bis menjelaskan ini agar tidak ada salah paham,”pungkasnya.(Dul)
