SRAGEN(TERASMEDIA.ID)– Olahraga tujuannya untuk membangun sportifitas dan konsekwen, maka penyelenggara kompetisi olahraga juga dituntut sportif. Karena itu, siapapun yang menjadi peserta, kalau sudah lolos tahapan kompetisi seharusnya diperbolehkan untuk ikut berlaga di kompetisi.
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, tatkala dimintai pendapat tentang pelaksanaan Piala Dunia U20, yang saat ini banyak diwarnai dengan penolakan terhadap tim nasional Israel.
“Saya kira siapapun yang menjadi peserta kalau sudah lolos tahapan kompetisi harusnya diperbolehkan untuk ikut berlaga kompetisi,” kata Agustina saat ditemui seusai acara BISA Fest Sragen Kementerian Parisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di Ndayu Park, pada Senin (27/03/2023) sore.
Masalahnya, lanjut dia, sekarang Indonesia dan penyelenggara kejuaraan ini harus pandai-pandai mengambil sisi-sisi dari berbagai sektor yang ada.
“Saya kira panitia sudah pintar dan profesional dan harus berhati-hati dalam setiap langkah, karena menyangkut berbagai macam hal. (Seperti) hubungan dengan negara lain dan juga dengan kenyamanan yang akan dirasakan oleh masyarakat yang menjadi titik ajang Piala Dunia U-20 ini. Saya kira itu,” papar anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan ini.
Terkait sikap Komisi 10 DPR tentang hal ini, Agustina mengatakan, bagaimanapun sikap Komisi 10 tidak berkorelasi terhadap pelaksanaan. Yang penting penyelenggaranya bagaimana. Dia harus bertanggungjawab karena apapun, Israel sebelumnya sudah melewati babak penyisihan dan punya hak harus dimainkan.
“Seni dalam menyelenggarakan itu penting, kadang orang berpikir politik no, ekonomi yes. Di sinilah diperlukan strategi politik untuk bisa menembus batas menjadi penyelenggara yang qualified. Tantangannya buat penyelenggaraan sepakbola kelas dunia, yakni Piala Dunia U20, ada disini,” ujarnya.
Bagaimana bila penyelenggaraan Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia, lanjut dia, maka Indonesia namanya akan buruk dan bisa jadi terancam sanksi dari FIFA. Bagaimanapun, sebenarnya Indonesia hanya menyelenggarakan dan menjamin keamanan pemain dan menjamin proses permainan berjalan dengan fair, selebihnya urusan FIFA.
“Kelihatanya mungkin sepele, tapi hari ini, hal itu menjadi tantangan yang unik. Jadi harus tetap dilaksanakan, hanya bagaimana dan dimana itu tantangannya. Saya kira itu bisa, karena penyelenggaranya hebat semua,” tegasnya.
Agustina menyatakan, Piala Dunia U20 adalah olahraga, sehingga seharusnya dari Kementerian Olahraga harus aktif. Kalau ada pemerintah daerah yang menolak, seharusnya Kementerian Dalam Negeri harus aktif. Kalau dikaitkan dengan politik, bisa juga dikait-kaitkan dengan hal-hal lain. Maka, harusnya diletakkan sesuai tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) dan posisi yang seharusnya. (Soes)
