BLORA(TERASMEDIA.ID)– Bupati Blora, Arief Rohman mengikuti apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 yang dilaksanakan Polres Blora di lapangan Kridosono Blora, Rabu (18/10/2023).
Bupati Arief Rohman membacakan amanat Kapolri, bahwa apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun Sarpras Operasi Mantap Brata 2023-2024 sehingga Pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar.
“Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa,” jelas Arief Rohman.
Pada apel pasukan yang dilanjutkan dengan pawai di jalan Protokol Blora ini, setidaknya 1.200 personel gabungan mengikutinya.
Mereka terdiri dari anggota Polres Blora ,Batalyon 410/Alugoro, Kodim 0721/ Blora, Satpol PP Kabupaten Blora, Dishub Kabupaten Blora, BPBD Kabupaten Blora dan Senkom Kabupaten Blora.
Arief Rohman juga menyampaikan, sebagaimana penyampaian Presiden Joko Widodo bahwa tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting, karena penyelenggaraan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama.
Hal itu, lanjutnya, merupakan pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu, guna mengamankan Pemilu 2024, Polri didukung TNI dan instansi terkait serta mitra Kamtibmas lainnya menggelar Operasi Mantap Brata tahun 2023-2024.
Operasi dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024 dan diikuti oleh 261.695 personel di seluruh Indonesia.
“Operasi Mantap Brata 2023-2024 tentunya diiringi dengan penguatan strategi komunikasi publik untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,”ucap Arief Rohman.
Menurut Arief, hal itu dilakukan agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas Kamtibmas pada Pemilu 2024, serta agar masyarakat mengetahui berbagai upaya pengamanan yang telah dilakukan.
Arief menyampaikan, pentingnya mapping dan penyelesaian potensi konflik sosial hingga ke akar masalah serta antisipasi daerah rawan Pemilu. Termasuk antisipasi aksi terorisme serta penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu dengan profesional dan transparan. (MN)
