SRAGEN(TERASMEDIA.ID)-Banyaknya gedung sekolan yang rusak dan atap gedung yang ambrol mengundang reaksi sejumlah pihak yang duduk dikursi DPRD Sragen. Komisi IV DPRD Sragen mendesak, Dinas Pendidikan segera melakukan invetarisasi sekolah dasar (SD) yang rusak untuk direhabilitasi.
“Langkah ini, sangat diperlukan agar kualitas pendidikan khususnya di sekolah pinggiran bisa tetap bersaing untuk menghasilkan anak didik yang mumpuni. Lantaran, saat ini banyak sekolah negeri yang dinilai kalah bersaing dengan sekolah swasta,” kata Ketua Komisi IV DPRD Sragen Sugiyamto, Senin(06/12/2021).
Selain itu, lanjut Sugiyamto, legeslatif tetap akan memperjuangkan kesejahteraan para Gurut Tidak Tetap(GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Terlebih, akibat dampak pandemi Covid-19, anggaran bagi GTT-PTT terkena recofusing sebesar Rp 68 Miliar.
Sugiyamto mengaku, seharusnya dinas terkait sudah melakukan inventarisasi sekolah yang segera direhabilitasi. Karena sarana prasarana sangat penting untuk menunjang proses belajar mengajar. Selain perbaikan gedung sekolah, juga diperhatikan kesejahteraan para GTT-PTT.
“Karena saat ini sekolah negeri yang ada di pedesaan maupun pinggiran secara kualitas maupun kuantitas kalah dengan sekolah swasta yang ada di perkotaan, untuk itu, agar tetap bisa bersaing, fasilitas sekolah negeri juga harus diberikan seperti perbaikan gedung dan pemberian kesejahteraan bagi GTT-PTT,” tandas Sugiyamto.
Sugiyamto menyatakan, inventarisasi itu bisa diajukan perbaikan ke pusat maupun provinsi, sehingga bisa dilakukan perbaikan secepatnya. Karena jika hanya mengandalkan anggaran dari APBD Kabupaten,untuk rehabilitasi gedung sekolah dasar dinilai berat.
“Saya sangat prihatin, menyusul adanya beberapa sekolah yang rusak berat karena terlambat dalam perbaikan, seperti SDN 3 Kebonromo, SDN 3 Pelemgadung maupun SDN 2 Toyogo,”ujar Sugiyamto.
Menurut Sugiyamto, untuk kesejahteraan GTT-PTT sebenarnya sempat dianggarkan sebesar Rp 68 miliar. Hanya saja, karena terdampak Covid-19, anggaran tersebut terkena refocusing.
“Tetapi langkah untuk memperjuangkan kesejahteraan bagi 700 GTT-PTT sudah terlaksna dan lolos menjadi P3K. Sehingga GTT-PTT yang lolos P3K akan mendapatkan honor hingga SK turun, yaitu sekitar Rp 650 ribu- Rp 750 ribu hingga mendapatkan SK,” jelas Sugiyamto.
Sekretaris Disdikbud Kabupaten Sragen, Prihantomo mengatakan, pihaknya sudah mengecek lewat bidang SD. Dan meminta pihak bidang SD memastikan kondisinya apakah ruang untuk proses belajar mengajarnya terganggu atau tidak.
”Selain itu kita kaji dan cek sejumlah sekolah lain terkait kondisinya. Kita upayakan sekolah yang rusak dianggarkan pada APBD Perubahan 2022 nanti. Termasuk sekolah lainnya di SDN Kebonromo juga sudah di cek dari Kementerian PUPR,” ujarnya.(SL)
