BLORA(TERASMEDIA.ID)– Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Blora menggelar sosialisasi Agroforestri Jagung 2023, kepada seluruh ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
Acara digelar di ruang pertemuan KPH Blora, dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Blora dan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah 1 Kendeng Selatan.
Administratur (Adm) KPH Blora Agus Widodo, mengatakan Agroforestri jagung 2023 berbeda dengan tahun sebelumnya, sehingga perlu adanya sosialisasi.
“Ada kebijakan baru terhadap Agroforestri di 2023 yakni teknik pembayaran PNBP. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman kami sosialisasikan ke LMDH,” kata Agus Widodo, Selasa (27/07/2022.
Dari data yang disampaikan Perhutani, target Agroforestri sudah ditentukan. Jika per Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) sudah tercapai setoran agro akan mendapat simbol tropy, jika belum mendapat simbol tengkorak.
“Dari 17 Mantri yang sudah setor sesuai target baru 5 KRPH, sedangkan 12 KRPH lainya belum tercapai target setoran, ” ujar Agus.
Agus menyatakan, pihaknya ingin bekerja sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP). Agar pada musim tanam pertama sudah ada perjanjian kerjasama (PKS) dengan pihak antar LMDH dengan Perhutani.
Untuk luasan lahan di wilayah KPH Blora yang dikerjasamakan sejumlah 778 ha, jumlah LMDH nya ada 50 berada di enam kecamatan.
Kepala Seksi (Kasi) Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Bambang Widiyanto mewakili Kajari Blora Ichwan Effendi menjelaskan, LMDH itu memiliki kewajiban selain menerima hak dari dana sharing produksi baik kayu maupun non kayu.
“Kewajibanya secara hukum ya harus ikut membantu mengamankan hutan,” jelas Bambang.
Sedangkan dari CDK dijelaskan pula tentang kewajiban membayar PNBP yang berbeda teknis pembayaranya, sesuai Peraturan Mentri LH P64/MenLHK/Setjend/Kum1/12/2017/ dan PP RI Nomor 12 Tahun 2014.(MGN-11)
