BLORA(TERASMEDIA.ID)– Tingginya angka kasus stunting menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Di Kabupaten Blora sendiri, kasus stunting masih di angka 21,5 persen. Berbagai upaya terus dilakukan untuk menurunkan angka tersebut.
Hal tersebut dikatakan Sekretaris Dinas Kesehatan(Dinkes) Kabupaten Blora, Willys Yuniarti di kantornya, Kamis (02/02/2023).
Bahkan, Willys telah menerjunkan seluruh bidan untuk membantu menangani kasus stunting di masyarakat.
“Leading sector penanganan stunting ini sekarang di bagian pengendalian kependudukan(Dalduk) KB, tapi kami membantu di pelayanan balitanya, seperti posyandu dan imunisasi. Jadi kami terjunkan seluruh bidan yang ada. Jadi bidan itu kerja apa saja,” kata Willys.
Willys berharap, seluruh bidan bisa secara aktif turun ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan, karena mereka menjadi garda terdepan Dinkes dalam penanganan penurunan kasus stunting.
“Harapan saya, mereka (bidan) bisa aktif memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada ibu-ibu hamil. Ini penting agar kelak bayi yang dilahirkan tidak mengalami stunting,” harapnya.
Sebelumnya, upaya penanganan stunting juga disampaikan Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati saat Rapat Koordinasi (Rakor) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 dan Rencana Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023. Tri Yuli meminta, untuk penurunan stunting, Program Bapak Asuh harus terus digalakan.
“Program bapak asuh ini harus kita lakukan terus menerus. Kemarin sewaktu rakor dengan Pak Gubernur di kampung Samin Sambongrejo mengapresiasi dan meminta program bapak asuh untuk diteruskan,” ucap Wabup Tri Yuli saat rakor di Aula Bappeda Lantai 2 yang diikuti sejumlah camat, Kades dan Kepala Kelurahan, pada Selasa (31/01/2023) lalu.
Tri Yuli mengajak seluruh pihak terutama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten, Kecamatan hingga desa/kelurahan untuk menurunkan angka stunting di Blora.
Etik sapaan Tri Yuli mengungkapkan bahwa ujung tombak percepatan penurunan stunting adalah desa dan kelurahan.
“Desa dan kelurahan merupakan ujung tombak, karena memiliki peran sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Kemudian mengoptimalkan penggunaan dana desa,” tandasnya.(MG-11)
