BLORA(TERASMEDIA.ID)– Bupati Blora H. Arief Rohman, menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun pelaksanaan APBD 2022, kepada pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna di ruang rapat Paripurna DPRD setempat, Senin (27/03/2023).
Dalam LKPJ yang diserahkan itu, disebutkan ringkasan pelaksana anggaran APBD Kabupaten Blora tahun 2022. Masing-masing, pendapatan daerah ditargetkan Rp 2.203.164.422.569,00 tercapai 2.176.850.305.646 atau 98,81 persen.
Pendapatan tersebut terdiri dari PAD yang ditargetkan Rp 314.441.617.697,00 ternyata tercapai hingga 103,67 persen, yakni sebesar Rp 325.966.473.177,00.
Sedangkan Pendapatan dari Dana Transfer Pusat menurut Bupati dari target Rp 1.888.722.804.872,00 tercapai Rp 1.850.883.832.469,00 atau 98 persen.
Sementara untuk belanja daerah yang diperkirakan Rp 2.575.860.759.798,00 telah terealisasi sebesar 93,03 persen. Yakni sebesar Rp 2.396.215.621.703,00. Kemudian pembiayaan daerah daerah target Rp 375.496.337.229,00 terealisasikan Rp 365.321.093.790,00 atau 97,29 persen. Terdapat Silpa Rp 145.955.777.733,00.
‘’Kami berharap capaian ini bisa ditingkatkan lagi di 2023 ini. Mengingat kebutuhan pembangunan di Kabupaten Blora masih banyak,’’ kata Bupati Blora H. Arief Rohman.
Adapun indikator capaian kerja, lanjut Arif Rohman, Indeks Pembangunan Manusia(IPM) mencapai 69,9 %, Indeks Pembangunan Gender(IPG) 84,92 %, tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah 78,92 %, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 71,31 %, Indeks Reformasi Birokrasi 59,23 %, pertumbuhan ekonomi 2,68 %, laju inflasi 6,4 %, dan angka kemiskinan 11,53 persen.
Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Mustopa, Sakijan, Siswanto, dengan didampingi Sekda Komang Gede Irawadi ini, Bupati Arief Rohman berharap LKPJ tersebut bisa dibahas bersama dengan teman-teman DPRD, sehingga nantinya bisa ditetapkan sebagai Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022.
“Tahun 2023 ini, kami bertekad untuk meningkatkan capaian kinerja. Tentunya dengan dukungan teman- teman legislatif dari DPRD. Saat ini beberapa pembangunan infrastruktur 2023 juga sudah kita mulai, selebihnya masih proses perencanaan yang diharapkan April 2023 nanti bisa mulai dilaksanakan, mohon doanya,” papar Bupati yang akrab dipanggil Mas Arief ini.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Mustopa, meminta agar dokumen LKPJ yang diserahkan Bupati bisa segera ditindaklanjuti untuk dibahas bersama.
“DPRD memiliki waktu selama 30 hari untuk melaksanakan pembahasan LKPJ ini. Semoga nanti berjalan lancar,”ujarnya. (MG-11)
