JAKARTA(TERASMEDIA.ID)-Puluhan orang yang tergabung dalam Persatuan Aktivis LSM (PAL) Indonesia menggelar aksi damai di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), Jalan Kuningan Persada, Guntur, Jakarta Selatan, Rabu(06/03/2024).
Dalam tuntutannya, mereka mendesak KPK segera memeriksa Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi dalam kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
“Sepuluh orang pegawai Kementerian Perhubungan RI telah ditangkap, yang merupakan bawahannya Pak Menteri, namun diketahui hingga saat ini KPK belum juga memeriksa Pak Menteri,” kata Koordinator lapangan (Korlap), Suhardi.
Suhardi menyampaikan, pihaknya bersama 50 orang dari perwakilan LSM mendatangi KPK hanya ingin memastikan keseriusan KPK untuk memeriksa Menhub RI, agar tidak ada kesan KPK tebang pilih.
Bahkan Suhardi juga selama ini tetap mendukung KPK untuk menangkap para koruptor yang terlibat.
Ketua Forum Jateng Gayeng (FJG), Kiai Ahmad Robani Albar menilai, KPK dengan segala kewenangannya dipastikan bisa memeriksa dengan segera Menteri Perhubungan RI.
” Insya Allah Menhub bisa segera diperiksa, karena yang bertanggungjawab dalam kasus korupsi ini tentunya atasannya, makanya saya yakin dia bakal diperiksa,” ungkap Kai Ahmad Robani yang juga Advokat senior ini.
Ahmad Robani juga menyampaikan bahwa pemeriksaan Menhub RI sudah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Apalagi kasus dugaan korupsi perkeretaapian ini juga tidak hanya kasus di Jawa Tengah, tapi juga ada dugaan korupsi lainya di Sulawesi dan Sumatra yang diduga tidak sesuai perencanaanya.
Bahkan terbaru ada juga proyek Perkeretaapian di Jakarta yang juga tidak sesuai study kelayakannya.
“Kami hanya ingin menyelamatkan keuangan negara dari para koruptor yang hanya untuk kepentingan pribadi dan kroninya. Uang rakyat harus diselamatkan dan korupsi harus dibongkar ke akar-akarnya,” terang Ahmad Robani.
Ahmad Robani menyampaikan, dugaan kasus korupsi di Kementerian Perhubungan RI pasca KPK melakukan OTT kasus suap dalam Proyek Kereta APJ di Jawa Tengah yang dalam perkembangannya pihak KPK telah menangkap sepuluh orang yang diduga pelakunya.
Namun hingga kini Sang Menterinya masih belum diperiksa KPK RI. Beberapa saksi mengungkapkan terindikasi ada keterlibatan atasannya dalam kasus ini.
“Makanya kami desak KPK,” pungkas Ahmad Robani.(Dul)
