KENDAL(TERASMEDIA.ID)– Forum Komunikasi Ormas LSM Kabupaten Kendal, menggelar halal bihalal dan diskusi terbuka dengan tema “Menyongsong Pilkada Tanpa Money Politik” di ruang rapat paripurna DPRD Kebupaten Kendal, Sabtu(11/5/2024).
Acara ini, dihadiri Ketua DPRD Kendal, Mohammad Makmun, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik(Kesbangpol) Kabupaten Kendal, Alfebian Yolando dan puluhan anggota LSM yang tercatat di Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal, serta sejumlah wartawan.
Tak lama setelah halal bihalal selesai, acara ini dilanjutkan dengan diskusi terbuka yang dipandu oleh moderator dari salah satu LSM, Nizam Zacjhill.
Pada sesi diskusi terbuka ini, moderator memberikan waktu kepada sejumlah tamu undangan yakni LSM untuk memberikan masukan, kritikan dan saran terkait dengan kondisi politik dan keberadaan Kawasan Ekonomi Kendal(KEK).
Salah satu anggota LSM Lindu Aji, Yahya meminta bacalon kepala daerah berasal dari putra daerah.
“Saya berharap, kalau bisa bacalon kepala daerah mendatang dari putra terbaik daerah sendiri,”harap Yahya.
Hal senada juga disampaikan oleh ketua LSM Kelabang Hitam Darsono.
Darsono juga meminta, bacalon kepala daerah juga berasal dari putra daerah, karena lebih mengetetahui persis kondisi sebenarnya yang ada di Kabupaten Kendal.
“Bupati saiki, nek karo LSM do wedi. Karo Ormas yo wedi. Pak Ketua DPRD, Pak Kepala Kesbangpol, ini sebagai usulan saja dari ormas, saya kira kita sepakat, kalau bisa bacalon kepala daerah mendatang diambil dari orang kita sendiri,”pinta Darsono.
Menurut Darsono, jika yang menjadi bupati dari putra daerah, tentu dia lebih tahu dengan kondisi yang ada di Kabupaten Kendal, tidak seperti yang sekarang ini.
“Saya kira setuju nggih, terima kasih,”jelas Darsono.
Sedangkan Moh Idhom dari LSM Garuda Pemantau Hukum dan Sosial Nasional(GPHSN) memberikan usulan berbeda, ia mengusulkan bahwa bacalon kepala daerah, tidak hanya dari putra daerah saja, melainkan bebas dari daerah mana saja. Karena menurutnya, pelaksanaan pencalonan kepala daerah itu patokannya undang- undang.
“Kalau temen- temen mau minta bacalon harus putra daerah, silakan temen- temen ubah dulu undang- undang terebut di DPR RI,”tegas Moh Idhom.
Moh Idhom juga menyampaikan terkait dengan money politik, pihaknya meminta teman- teman untuk tidak munafik.
“Siapa sih yang tidak mau duit. Mungkin yang bilang money politik itu ditiadakan, itu nonsen. Semua pakai duit, kita mau merokok pakai duit, mau ngopi juga pakai duit. Jadi kita ndak perlu munafik dan bilang harus pribumi, siapapun boleh mencalonkan, sesuai dengan undang- undang,”terang Moh Idhom.
Menurut Moh Idhom, jika bacalon putra daerah boleh- boleh saja, asal yang mumpuni, yang punya uang dan yang mau bersahabat dengan teman- teman.
“Kita jangan bicara ego, kalau bicara ego, nanti ngawur jadinya,”tegas Moh Idhom.
Kepala Kesbangpol Kabupaten Kendal, Alfebian Yolando mengatakan, bahwa usulan bacalon kepala daerah ke depan dari putra daerah itu sah- sah saja.
“Yang namanya harapan, keinginan dan kemauan dari masyaraat boleh- boleh saja. Jadi tidak ada larangan dan tidak ada yang salah. Namun perlu diingat, kalau menginginkan putra derah, harus ada keberlanjutan, harus diikuti dengan realitas di lapangan,”kata Alfebian Yolando.
Alfebian Yolando berharap, kepada teman- teman LSM untuk merapatkan barisan dalam satu kesatuan untuk menyampaikan ke masyarakat keinginannya, agar jelas siapa yang benar- benar didukung maupun diusung.
“Saya tidak melarang, tidak menghambat. Silakan calonnya diusung,”tegas Alfebian Yolando.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kendal, Mohammad Makmun menyampaikan, bahwa masyarakat merupakan suara Tuhan. Jika masyarakat menghendaki, tentunya keinginan pasti terlaksana.
Terkait dengan money politik, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat sendiri. Karena selama ini, masyarakatnya yang susah untuk dimengerti.
“Karena masyarakat kita sendiri, perekonomiannya masih rendah, sehingga jika ada pesta demokrasi, mereka berbondong- bondong untuk menerima money pilitik, tanpa melihat calon itu putra daerah maupun tidak. Selain itu, masyarakat kita pendidikannya juga rendah, sehingga mudah unuk dipengaruhi. Ini problematik yang harus dijawab oleh pemimpin- pemimpin ke depan,”papar Muhammad Makmun.(Likwi)
