SUKOHARJO(TERASMEDIA.ID)– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo, Jawa Tengah, melantik 60 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dengan komposisi 48 anggota pria dan 12 anggota wanita.
Pelantikan berlangsung khidmat di Hotel Tosan, Solobaru, Grogol, Sukoharjo dengan dihadiri Bupati Sukoharjo Etik Suryani beserta jajaran Forkopimda.
Dengan komposisi tersebut, keterwakilan kuota perempuan 30 persen belum terpenuhi.
Usai dilantik oleh Ketua KPU Nuril Huda, para anggota PPK menerima ucapan selamat dari bupati dan jajaran Forkopimda.
Bupati berharap, para anggota PPK yang baru ini, mampu bekerja sebaik-baiknya, mensukseskan Pemilu 2024 yang akan datang.
Karena Pemilu tahun 2024 akan menjadi tahun politik besar-besaran di Indonesia. Mengingat pada tahun tersebut, Pemilu dan Pilkada bakal digelar serentak.
“Saya berharap, anggota PPK yang sudah dilantik ini sanggup bekerja keras, hindari kecurangan, semoga Pemilu 2024 berlangsung dengan sukses. Karena ini akan menjadi pemilihan terbesar di Indonesia secara serentak,” kata Etik Suryani.
Ketua KPU Sukoharjo, Nuril Huda menjelaskan, komposisi keterwakilan perempuan 30 persen, memang belum terpenuhi.
Hal tersebut, karena para pendaftar perempuan tidak banyak, sehingga keterwakilannya baru 20 persen .
Namun dari animo warga yang ingin mensukseskan Pemilu, para pemuda lebih mendominasi untuk mendaftar tahun ini.
“Para anggota PPK tahun ini kebanyakan anak muda dengan pendidikan rata-rata S1. Ada juga yang incumbent, namun jumlahnya sedikit,” kata Nuril.
Meskipun anggota PPK kebanyakan para pendatang baru, namun Nuril yakin mereka akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
“Berdasarkan hasil test (CAT) dan wawancara, penguasaan materi kepemiluan mereka cukup baik. Sebelum bertugas, mereka juga akan menerima pembekalan terlebih dahulu,” ujar Nuril.
Setelah dilantik, lanjut Nuril, tugas pertama anggota PPK yaitu mengadakan rapat pleno untuk melengkapi komposisi di PPK, baik pemilihan ketua dan pembagian divisi.
“Sesuai ketentuan PKPU, setelah 14 hari pasca pelantikan, PPK harus mempunyai sekretariatan,” ucap Nuril.
PPK harus segera berkoordinasi dengan camat, untuk mengusulkan nama-nama yang akan diajukan ke bupati.
“Bila SK dari bupati sudah turun, KPU akan segera menindaklanjuti untuk menugaskan anggota sebagai sekretariat dan staff di PPK,” pungkasnya. (Hasna)
