KLATEN(TERASMEDIA.ID) – Setelah beberapa hari lalu Kepala Desa(Kades) demo ke Jakarta, kali ini giliran perangkat desa. Di Klaten, sekitar seribu lebih anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), bertolak ke Jakarta untuk menuntut kejelasan status, Selasa (24/01/2023) sore.
Massa PPDI berkumpul terlebih dahulu di terminal Delanggu, untuk melakukan orasi dan doa bersama.
Menurut Ketua PPDI Klaten, Bambang Heru Subrata, keberangkatan mereka ke Jakarta ini merupakan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Jilid ke 3.
Di Ibukota, PPDI mempunyai agenda ingin ke istana bertemu Presiden Jokowi, ke DPR RI, ke Mendagri, dan ke Kementerian Desa (Kemendes).
“Saat ini sudah berlangsung rapat-rapat di DPRRI sana. Kita lihat saja besok bagaimana hasil rapatnya. Kalau rapatnya masih mbulet- mbulet yo kita audensi besok. Tuntutan kita satu, tidak lain dan tidak bukan, meminta kejelasan status perangkat desa, agar pemerintah pusat mengeluarkan UU aparatur perangkat desa,” kata Bambang.
Selain kejelasan status, PPDI juga berharap, kucuran dana desa tetap ada dan terus berjalan.
Massa PPDI ini perwakilan dari 401 desa yang tersebar di Kabupaten Klaten. Mereka ke Jakarta dengan 25 bus dan dikawal Satlantas Polres Klaten sampai di depan pintu tol Kartasura.
Bambang menambahkan, dulu pada tahun 2013 PPDI pernah ke Jakarta sebagai Silatnas 1, dan tahun 2019 Silatnas 2.
Di hadapan massa PPDI, Bambang mengimbau agar selama unjukrasa di Jakarta, semua anggota menjaga omongan dan sikapnya.
“Kita jaga omongan, yang tidak penting tidak usah, tidak perlu membuat siaran (vlog) yang tidak penting. PPDI Klaten harus kompak dan tertib,” pungkas Bambang yang didampingi Sekertaris PPDI, Rusmanto. (Hasna)
