BLORA(TERASMEDIA.ID)– Bupati Blora Arief Rohman menyebut tidak semua Pemerintah Daerah (Pemda) berani mengalokasikan anggaran untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Namun, Pemkab Blora berani mengambil langkah itu.
Menurut Arief Rohman, Gaji P3K diakuinya sangat membebani keuangan APBD tiap kabupaten/kota. Sebab gaji tersebut dibebankan langsung masing-masing Kabupaten Kota.
“Untuk P3K, tidak semua kabupaten berani menganggarkan. Kuotanya tidak diambil. Tapi di Blora saya memberanikan diri. Karena ini berdampak terhadap APBD,” jelas Arief Rohman saat meresmikan gedung PGRI Grha Acharya Santika, Senin (27/11/2023).
Arief mengungkap untuk gaji P3K, Pemkab Blora mengalokasikan anggaran sekitar Rp 100 miliar.
“Anggaran gaji P3K hampir menembus Rp 100 miliar. Saya lakukan ini karena saya terlahir dari guru. Bapak Ibu saya guru makanya saya tahu perjuangannya. Maka saat ada kesempatan maka saya beri apresiasi kepada para guru,” papar Arief.
Arief berharap, pada momen hari guru tahun ini, kehadiran PGRI mampu menjadi wadah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) para guru. Inovasi perlu dilakukan agar para guru semakin berkualitas.
“Kita punya tanggungjawab bagaimana kita bersama – sama memajukan dunia pendidikan. Kehadiran PGRI saya harapkan jadi wadah untuk meningkatkan SDM para guru. Semakin SDM meningkat kualitas pendidikan akan naik jadi harus ada inovasi kalau tidak ketinggalan zaman,”ujarnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Blora, Sintong Joko Kusworo mengapresiasi langkah bupati dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para guru.
“Kebijakan Pak Bupati harus kita apresiasi semuanya. Sementara yang lain belum berani. Artinya apa? Memang memikirkan P3K untuk diangkat semua bahkan berani mengalokasikan dana,” ungkapnya.(MN)
