KENDAL(TERASMEDIA.ID)-Dewan Pimpinan Daerah(DPD) Partai Keadilan Sejahtera(PKS ) Kendal bersama elemen masyarakat Kendal melakukan aksi damai menolak kenaikan harga BBM, Sabtu(10/09/2022) sore.
Aksi ini dilakukan dengan cara berjajar rapi memakai berbagai macam atribut penolakan kenaikan harga BBM, di Jalan Habibproyo, tepatnya sebelah barat kantor Lembaga Pemasyarakatan Kendal.
Dalam aksinya, mereka menilai, kebijakan pemerintah menaikan harga BBM saat ini dirasa kurang tepat, apalagi kenaikan BBM non subsidi mencapai 30 persen atau melebihi ambang batas psikologis masyarakat.
“Ini merupakan angka yang besar. Karena BBM itu sendiri merupakan komoditas primer yang sangat berpengaruh terhadap sektor ekonomi secara keseluruhan. Hal ini disebabkan beban operasional distribusi barang dan jasa akan naik,” kata Koordinator Lapangan, Sulistyo Ari Bowo, yang juga Ketua DPD PKS Kabupaten Kendal ini.
Sulistyo Ari Bowo mengaku, kondisi masyarakat saat ini belum pulih akibat dampak pandemi Covid- 19.
Belum lagi beberapa bahan pokok juga ikut naik harganya, seperti minyak goreng, tepung terigu, telur, cabai dan lain sebagainya.
“Sudah sepekan ini kenaikan harga BBM diberlakukan. Dan sudah banyak masyarakat yang mengadu ke kantor PKS Kendal mengenai lonjakan kenaikan bahan pokok pasca kenaika BBM ini, terutama para ibu rumah tangga, karyawan, buruh maupun pedagang kecil,” papar Sulistyo Ari Bowo.
Menurut Sulistyo, dari kenaikan harga BBM ini, berdampak menurunnya daya beli masyarakat hingga pengurangan konsumsi rumah tangga. Apalagi di tengah gencarnya untuk memerangi stunting yang ada di Kabupaten Kendal.
Dampak dari kenaikan ini, masyarakat akan kesulitan memenuhi kebutuhan nutrisi yang berkualitas untuk tumbuh kembangnya anak.
“Alih-alih beli makanan bernutrisi, untuk mencukupi kebutuhan makan sehari hari saja kesulitan. Akibatnya, akan mempengaruhi penurunan angka stunting di Kabupaten Kendal, bahkan dikawatirkan stunting malah akan meningkat,” ujar Sulistyo.
Sulistyo menyatakan, pemerintah harusnya bisa lebih peka dan bijaksana dalam membuat kebijakan kenaikan BBM ini, namun yang terjadi malah memindahkan beban tersebut ke pundak rakyatnya sendiri.
Sebenarnya, lanjut Sulistyo, kenaikan BBM bersubsidi bukan solusi atas permasalahan APBN, karena terkait subsidi APBN sendiri, dana subsidi dalam APBN 2022 sudah direvisi dengan asumsi harga ICP dari USD 100 per barel.
Artinya, selama dalam rentang harga tersebut, anggaran masih mencukupi. Selain itu, dalam APBN juga dianggarkan pembangunan IKN, yang notabene belum menjadi prioritas.
Bahkan, dalih BBM subsidi dinikmati orang kaya pun juga tidak bisa diatasi oleh pemerintah, karena pasca kenaikan ini pun orang kaya masih bisa menikmati BBM subsidi.
Karena tidak ada regulasi terkait pengaturan pemakaian BBM Subsidi. Ini terindikasi dari semakin ‘mengular’ nya antrian BBM bersubsidi pasca kenaikan BBM.
“Disinyalir, para konsumen yang memakai BBM non Subsidi sekarang beralih memakai BBM subsidi,” terang Sulistyo.
Untuk itu, atas nama DPD PKS Kendal pihaknya dengan tegas menolak Kenaikan BBM dan menuntut pembatalan kenaikan BBM bersubsidi. (Likwi)
