BLORA(TERASMEDIA.ID)– Proses sertifikasi tanah Desa Wonorejo di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora terus dikebut.
Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Slamet Pamudji mengungkapkan, sampai saat ini sudah ada 890 warga yang menyelesaikan perjanjian kerja sama dari total 1.104 warga yang mendaftar.
“Sampai tadi malam kami sudah menyelesaikan perjanjian kerja sama dengan warga 890 dan itu yang nanti menjadi dasar digunakan BPN untuk mengeluarkan sertifikat HGB,” kata Slamet Pamuji biasa dipanggil Mumuk saat ditemui di Rumah Dinas Bupati, Senin (06/03/2023).
Saat ini, pihaknya mengerahkan seluruh pegawainya untuk melakukan proses sertifikasi tanah warga. Ia berharap nantinya proses sertifikasi bisa selesai saat ada kunjungan Presiden Joko Widodo.
“Kita maraton, semua bidang saya kerahkan untuk melakukan sertifikasi di lapangan. Ibaratnya kita pindahan kantor dalam seminggu ini. Mudah-mudahan nanti semua bisa selesai dan bisa diserahkan secara simbolis oleh Pak Presiden,” jelasnya.
Ketua DPRD Blora, HM Dasum menyambut baik upaya tersebut. Menurutnya, penyelesaian sengketa tersebut merupaya upaya terbaik yang dilakukan pemerintah.
“Kita menyambut baik penyelesaian tanah Desa Wonorejo ini. Karena ini kan sudah lama sekali. Dan warga juga berharap penyelesaian yang terbaik bagi tanah mereka,” kata HM Dasum.
Dasum berharap, polemik persoalan tanah Wonorejo bisa menjadi pembelajaran pemerintah ke depan. Sehingga tidak muncul persoalan-persoalan serupa kedepannya.
“Semoga kasus Wonorejo ini tidak ada lagi dan bisa menjadi pembelajaran pemerintah dalam mengambil tindakan kedepannya. Karena persoalan tanah semacam ini penyelesaiannya cukup rumit dan menguras tenaga,” harapnya.(MG-11)
