SRAGEN(TERASMEDIA.ID)– Sekitar 200 tenaga honorer Museum Sangiran, di bawah Balai Pelestarian Situs Manusia Purba (BPSMP) nasibnya bakal terancam. Pasalnya, BPSMP Sangiran dalam pengelolaan manajemen pegawai akan menggunakan sistem outsourcing.
Padahal pengabdian para tenaga honorer di Sangiran yang sudah mencapai puluhan tahun berharap bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk meningkatkan kesejahteraan.
Salah satu anggota keluarga dari Pegawai honorer di Museum Sangiran, Warsono menyampaikan reputasi Museum tersebut sudah di tataran level internasional. Namun sayangnya untuk kesejahteraan pegawai, terutama yang berasal dari wilayah sekitar masih sebatas pegawai honorer.
”Kenapa PPPK saja kok terlambat. Padahal kalau dipandang Museum ini kelas dunia. Tapi pegawai hanya honorer saja, terutama warga sekitar Sangiran,” kata Warsono, Rabu (11/01/2023).
Warsono berharap ada perubahan status dari honorer ke PPPK lantaran anaknya sudah lama bekerja di Museum Sangiran. Dia menyampaikan ada yang sudah bekerja belasan hingga puluhan tahun.
”Kalau anak saya sekitar 12 tahun, masih jadi honorer,” ujarnya.
Karena berstatus honorer, pendapatan per bulan berkisar Rp 1,8 juta – Rp 2 juta. Sedangkan jumlah tenaga honorer mencapai ratusan dan dari Sangiran ada sekitar 40 persen.
Kepala BPSMP Sangiran, Iskandar Mulia Siregar mengatakan, terkait kebijakan penerimaan PPPK menjadi wewenang pusat. Bahkan saat ini tengah ada penerimaan PPPK di sejumlah Pemda. Namun tidak ditujukan di Kabupaten Sragen.
”Ada beberapa seperti di Banjarnegara, Solo dan beberapa tempat, tapi tidak di sini. Terlebih PPPK yang menentukan dari Jakarta,” jelas Iskandar.
Iskandar mengaku, BPSMP Sangiran tidak memiliki kewenangan dalam hal penerimaan pegawai. Apalagi berkaitan dengan PPPK.
”Jadi di pusat ada analisis jabatan, dipantau apa di Sangiran butuh tenaga atau tidak, kalau saat ini belum butuh PNS, yang jelas pertimbangan ada di pusat,” terang Iskandar.
Iskandar menjelaskan saat ini di Sangiran untuk honorer ada sekiar 200 orang. Sebagian besar bertugas sebagai tenaga keamanan, kebersihan dan sopir. Namun di tiga posisi itu terancam dihentikan. Karena sesuai aturan, di tiga posisi tersebut akan diisi oleh pegawai outsourcing.
Penggunaan tenaga outsourcing dimulai ketika sudah Museum Sangiran dikelola dengan mekanisme Badan Layanan Umum (BLU).
Menurutnya mulai aktif pada April 2023 mendatang. Sehingga untuk tiga posisi itu akan dikelola pihak ketiga/outsourcing.
”Artinya untuk pengadaan jasa, sangat mungkin kami sampaikan spesifikasi yang kami butuhkan, seperti satpam yang punya sertifikat,” terang Iskandar.
Iskandar berharap, mereka yang sudah bekerja dengan baik bisa dirangkul oleh perusahaan jasa atau pihak ketiga. Namun ada yang kinerjanya dinilai kurang baik.
”Kami kasih kesempatan lah satu bulan ini, ada yang sudah menerima peringatan,” ucapnya.
Sedangkan yang posisi yang lain seperti administrasi berpeluang ikut PPPK, tapi saat ini belum ada formasi di Museum Sangiran. Dia menjelaskan tenaga ahli seperti arkeolog, geolog maupun pamong budaya sudah terisi. ( SL)
